Manado, kawanuanews.com – Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Utara melakukan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terkait dana hibah Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM senilai Rp 16 Miliar
Dua pejabat yang diperiksa penyidik yaitu SK dan FK. Salah satu pejabat merupakan, Pejabat Sementara Wali Kota, dimintai keterangan sejak Kamis 24 Oktober 2024 dan Jumat 25 Oktober 2024.
Kepada wartawan Direktur Kriminal Khusus Polda Sulut Kombes Pol Ganda Saragih membenarkan akan pulbaket Dana Hibah untuk Sinode GMIM.
“Penyidik Polda Sulut sedang meminta keterangan terkait dengan dana hibah yang diberikan oleh Pemprov Sulut kepada Sinode GMIM tahun 2021, 2022, dan 2023. Info yang kami dapat ada 16 miliar,” terang Saragih.
“Makanya itu diambil keterangan apakah informasi ini akurat atau tidak dan ini masih tahap pulbaket,” tambahnya.
Siapa saja yang dimintai keterangan, Saragih mengakui memang yang diperiksa ada beberapa pejabat Sulut saudara SK dan FK.
Hanya saja sejauh ini selang dua hari pejabat Pemprov Sulut “dikurung” menjalani pemeriksaan, Saragih belum bisa memastikan apakah pemberian dana hibah ke Sinode GMIM itu menyalahi aturan atau tidak.
“Nanti masalah seperti apa keterangan akan disampaikan kembali. Ini baru hanya kumpulan kerangan terkait anggaran tersebut,” tuturnya.
Ketika ditanya, apakah akan ikut meminta keterangan termasuk Ketua Sinode GMIM, Saragih tidak menepis.
“Siapa saja yang berkaitan dengan kegiatan ini akan dimintai keterangan agar membuat jelas agar informasi yang disampaikan (dana hibah) ini benar atau tidak. Apakah pemberian hibah ke Sinode GMIM ini tepat sasaran atau tidak. Intinya siapa saja bisa dimintai keterangan dan kami juga mengharapkan agar kooperatif,” ujar Saragih.
Disatu sisi Saragih menjelaskan,
kalau memang anggaran hibah tersebut benar-benar sesuai dengan aturan dan peruntukan tidak ada masalah dan tidak merugikan keuangan negara pihak tipikor akan menindaklanjuti juga,” tutupnya.(*)
