Sulut, kawanuanews.com – Finalisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Media Komunikasi Publik di lingkungan Pemprov Sulut, oleh Tim Pembahasan.
Hal ini diungkapkan Ketua Tim yang juga Kadis Kominfo Sulut, Evans Steven Liow, SSos, MM bersama Tim Biro Hukum dan Tim Kominfo Sulut menggelar rapat koordinasi, Rabu, (21/05/2025).
Kadis Liow, dalam rapat finalisasi, menitikberatkan payung hukum tata kelola media komunikasi publik, di dalamnya kerjasama media diatur sesuai ketentuan sebagaimana rekomendasi dalam evaluasi dan monitoring kerjasama media di tahun 2023 -2024.
“Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pengaturan dalam penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik dan juga urusan kehumasan pemerintah perlu meyelenggarakan penyebarluasan informasi publik dengan melibatkan peran serta dari setiap perangkat daerah,” jelasnya.
Pergub ini juga mengatur mulai dari perencanaan kerjasama, pengadaan, pengeloalan komunikasi publik, bentuk media, penyelenggaraan desiminasi pesan media dan evaluasi penyenggaraan media komunikasi publik.
“Sehingga dari hasil monitoring dapat menggambarkan efekrivitas pesan melalui media. Dan juga secara mingguan dalam laporan strategi komunikasi pemerintah daerah kepada Gubernur selaku pimpinan daerah.
Yang selanjutnya strategi komunikasi pemerintah daerah dapat menjadi acuan dalam menetapkan agenda prioritas komunikasi dan perumusan komunikasi dan perumusan rekomendasi kebijakan prioritas termasuk mengantisipasi krisis terkait implementasi kebijakan di daerah,” urai Kadis Liow.
Kadis Liow menambahkan, pembahasan dimulai sejak pekan lalu, akhirnya hari ini bisa difinalisasi hari ini.
“Rapat berjalan dengan baik dan hari ini. Kita finalisasi untuk dikonsultasikan oleh Biro Hukum Setdaprov Sulut kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Sulut dan selanjutnya dibawa ke Kemendagri,” ungkap Kabid Kominfo pada Dinas Kominfo Sulut, Hendra Tambajong, SH.(*/manr)
